Home Nasional Jokowi Sentil Polri soal Kasus Humor Gus Dur hingga Webinar Dilarang melalui Mahfud MD

Jokowi Sentil Polri soal Kasus Humor Gus Dur hingga Webinar Dilarang melalui Mahfud MD

by Nazira Khasanah

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya memberikan respons terkait langkap polisi yang memeriksa seorang warga karena memposting humor alas Gus Dur. Respons Jokowi itu diungkap oleh Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (MenkoPolhukam), Mahfud MD. Menurut Mahfud MD, dalam pesannya, Jokowi meminta aparat jangan terlalu sensitif dalam menanggapi aspirasi di masyarakat.

Mahfud MD juga mengingatkan aparat tak usah terlalu menaggapihoaks hoaks ringan. Mahfud MD mengungkapkan pesan tersebut disampaikanJokowikepadanya, ketika berbincang dengannya beberapa waktu lalu. Pesan tersebut disampaikanMahfudMDketika menjelaskan tantangan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 selain pandemi Covid 19, adalah maraknya konten berita bermuatanhoaks, fitnah, SARA, dan ujian kebencian.

Hal itu ia sampaikan dalam sambutan pada acara Peluncuran Pengawasan dan Update Kerawanan Pilkada 2020 yang disiarkan secara langsung di akun YouTube Bawaslu, Selasa (23/6/2020). "Beberapa hari yang lalu, bicara dengan Bapak Presiden, bicara tentang hal hal begini." "Yaitu memang memperhatikan, tapi pesan Bapak Presiden itu, jangan aparat itu, jangan terlalu sensi. Jangan terlalu sensitif."

"Ada apa apa ditangkap, ada apa apa diadili. Orang mau webinar dilarang. Tidak usah, biarin saja kata Presiden." "Wong, kita seminar tidak seminar tetap difitnah terus kok. Diawasi saja," beberMahfudMD. Mahfud MD mengungkapkan aparat tidak perlu menanggapihoaks hoaks ringan, dan gurauan masyarakat.

Meski begitu,MahfudMDmenegaskan aparat tetap perlu menindak pelanggar hukum dan kriminal. "Kalau melanggar hukum yang luar biasa, kriminal yang oleh umum dianggap kriminal itu baru ditindak." "Kalau cuma bikinhoaks hoaks ringan, orang bergurau, ya biarin sajalah," paparMahfudMD.

Ia pun menjelaskan konsep restorative justice. Menurutnya, restorative justice adalah hukum yang digunakan sebagai alat membangun harmoni. Restorative justice bermakna tindakan melanggar hukum guna menegakan hukum.

Mahfud MD juga menyamakannya dengan konsep affirmative policy dalam konteks birokrasi. "Nah sama, di Indonesia kita punya restorative justice." "Restorative justice itu apa? Hukum sebagai alat membangun harmoni."

"Sesuatu pelanggaran yang tidak terlalu meresahkan masyarakat selesaikan baik baik sehingga menjadi baik," jelasMahfudMD. Pemanggilan terhadap warganet yang mengunggah lelucon Presiden ke 4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) soal tiga polisi jujur, menuai kritik. Tindakan aparat Polres Sula, Maluku Utara pun juga dinilai keliru.

Kadiv Humas Polri Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, pihaknya menyebut Polda Maluku Utara telah menegur anggota Polres Sula. Direktorat Reserse Kriminal Khusus juga diminta lebih teliti mengamati informasi yang beredar di masyarakat, terutama yang ada di media sosial. Di sisi lain, Mabes Polri memastikan tidak ada proses hukum dalam peristiwa ini.

"Tidak ada BAP, tidak ada kasus," ujar Argo Yuwono kepada wartawan, Jumat (19/6/2020). Argo Yuwono menuturkan, IS hanya dipanggil dan diminta klarifikasi terkait apa yang ditulis di media sosial. Menurutnya, ada penafsiran yang berbeda antara warganet yang mengunggah dengan anggota Polres Sula.

"Penafsiran anggota reserse ini seolah olah ada sesuatu antara dia dan institusi, kemudian dipanggil dan diklarifikasi," ucapnya. Sebelumnya, Kapolres Kepulauan Sula AKBP Muhammad Irfan angkat bicara soal penangkapan Ismail Ahmad dan Riman Losen, orang yang mengunggah celotehanGusDursoal polisi jujur di Indonesia. Menurut Irfan, kedua orang itu tak ditangkap oleh pihak kepolisian.

Irfan menyebut keduanya diklaim datang sendiri ke Polres Kepulauan Sula. Irfan melanjutkan, tidak ada proses hukum yang dilakukan kepada Ismail Ahmad dan Riman Losen. Ia pun memastikan permasalahan itu juga telah selesai, usai keduanya datang ke Polres.

"Tidak ada proses hukum karena hanya sekadar klarifikasi saja." "Dan itu sudah selesai karena yang bersangkutan hanya sekadar mengutip pernyataan tokoh almarhumGusDur," terangnya. Diberitakan, Ismail Ahmad dan Riman Iosen, warga Kepulauan Sula, Maluku Utara, sebelumnya dikabarkan ditangkap aparat Polres Kepulauan Sula.

Keduanya diamankan karena mengunggah celotehanGusDursoal polisi jujur di Indonesia. Kabar penangkapan kedua pemuda itu disampaikan oleh politikus Partai Demokrat Rachland Nashidik. Dalam sebuah artikel yang dibagikannya, keduanya ditangkap karena diduga melakukan pencemaran nama baik Polri.

Keduanya pun diminta memohon maaf di depan Wakapolres Kepulauan Sula Kompol Arifin La Ode burry, KBO Reskrim Abd Rahim Umaternate, Paur Humas Brika Suwandi Sangadji, dan sejumlah awak media di Mapolres Kepulauan Sula. Keduanya berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya. Dikutip dari nu.or.id , KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) merupakan Presiden RI pertama yang menjadikan institusi Polri sebagai lembaga independen yang diletakkan di bawah Presiden langsung.

Di masa Orde Baru (Orba), kewenangan Polri di bawah Tentara Nasional Indonesia (TNI). Hal ini menjadikan Polri sebagai aparat keamanan dalam negeri diatur dengan cara tentara, sehingga kerap menimbulkan kontradiksi. Perbincangan terkait institusi Polri berawal dari lontaran Muhammad AS Hikam yang pada 2008 silam sowan ke kediamanGusDur.

Kala itu ada Rozi Munir juga yang sedang jagongan santai di rumahGusDur. Obrolan diawali kegelisahan tokoh tokoh bangsa tersebut melihat fenomena maraknya praktik korupsi di lintas institusi negara, perbankan, termasuk Polri. Padahal, institusi institusi negara bertugas tidak lain melayani seluruh elemen warga negara.

Praktik korupsi ini tentu tidak hanya merugikan negara, tetapi juga menyengsarakan warga negara. AS Hikam memberikan gambaran, mega korupsi BLBI dan Bank Century yang melibatkan pihak pihak tertentu merupakan kasus yang penanganannya tidak jelas hingga kini. Padahal uang rakyat telah raib ratusan triliun (Rp600 triliun untuk kasus BLBI dan RP6,7 triliun untuk kasus Bank Century).

Di hadapanGusDur, AS Hikam berucap, “Kasus yang melibatkan Polri ini apakah saking sudah kacaunya lembaga itu atau gimana ya Gus?" "Kan dulu panjenengan yang mula mula menjadikan Polri independen dan diletakkan langsung di bawah Presiden?” “Gini loh, Kang,”GusDurmengawali perkataannya.

“Polri kan sebelumnya di bawah TNI dan itu tidak bener. Mosok aparat keamanan dalam negeri dan sipil kok diatur oleh dan dengan cara tentara?" "Tapi kan memang begitu maunya Pak Harto dan TNI supaya bisa menggunakan Polri untuk mengawasi rakyat," tuturnya. Ia pun melanjutkan, "Setelah reformasi ya harus diubah, maka Polri dibuat independen dan untuk sementara supaya proses pemberdayaan terjadi dengan cepat di bawah Presiden langsung."

"Nantinya ya di bawah salah satu kementerian saja, apakah Kehakiman seperti di AS atau Kementerian Dalam Negeri seperti di Rusia, dan lain lain." "Nah, Polri memang sudah lama menjadi praktik kurang bener itu, sampai guyonan nya kan hanya ada tiga polisi yang jujur: Pak Hoegeng (Kapolri 1968 1971), patung polisi, dan polisi tidur… hehehe…,” selorohGusDur. Rozi dan AS Hikam tertawa ngakak mendengarnya.

You may also like

Leave a Comment